Siapa Sesungguhnya yang Dirugikan: Freeport atau Rakyat!
February 21st, 2017
Oleh: Umar Syarifudin – Syabab HTI (pengamat politik internasional)
Freeport McMoran Cooper & Gold Inc. secara resmi menyatakan bahwa perusahaan memberi waktu kepada pemerintah selama 120 hari ke depan untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK).
Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, waktu selama 120 hari terhitung sejak pertemuan terakhir antara PTFI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung pada Jumat lalu (17/2).
Bersamaan dengan hal ini, Adkerson membantah bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Grasberg, Papua itu tak akan melangkah ke jalur pengadilan internasional atau arbitrase dalam waktu dekat. Namun, perusahaan menyiapkan langkah arbitrase bila dalam 120 hari ke depan tak dapat memecahkan perbedaan dengan pemerintah. (http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170220130041-85-194696/freeport-beri-120-hari-bagi-jokowi-untuk-patuhi-kontrak-karya/)
Begitulah…
Berkali-kali kami sampaikan, Islam telah mengharamkan privatisasi kepemilikan umum seperti halnya sumber-sumber energi. Telah dinyatakan di dalam hadis Rasulullah saw bahwa sumber-sumber alam adalah milik seluruh masyarakat. Mereka berserikat di dalam sumber-sumber alam itu. Dan berikutnya haram diprivatisasi kepada individu atau perusahaan. Rasul saw bersabda : Manusia berserikat di dalam tiga perkara, air, padang dan api. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam riwayat Ibnu Majah, dari Ibnu ‘Abbas ada tambahan:dan harganya haram.)
Anda melihat siapa yang tunduk pada kepentingan pengusaha dibandingkan untuk kepentingan ekonomi secara nasional? Ini merupakan konsekuensi penerapan ekonomi ilusif kapitalisme. Selama mengadopsi kapitalisme ini, penguasa dan intelektual di negeri ini terus menerus mengklaim bahwa hanya pemerintahan demokratis sajalah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah Indonesia termasuk masalah-masalah ekonomi dan pengelolaan kekayaan milik Rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, konsekuensi dari liberalisasi ekonomi menjadikan penguasa justru tunduk pada apa yang didiktekan perusahaan. Pemerintah menyerahkan blok ini dan itu, selanjutnya menaikkan harga listrik, dan pajak, dan seterusnya.
Bagaimana mungkin sistem kapitalisme bisa menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan emas milik kita sementara sistem tersebut telah gagal menyelesaikan berbagai masalah ekonomi negara-negara besar seperti Eropa dan Amerika. Kapitalisme telah gagal menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Kapitalisme juga telah gagal menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi jutaan rakyat Amerika karena pemikiran mereka yang salah tentang pengelolaan harta rakyat dan juga distribusi kekayaan. Dalam hal ini segala upaya untuk menyibukkan masyarakat dengan persoalan keseharian mereka untuk memalingkan perhatian masyarakat dari liberalisasi SDA yang melimpah ruah di negeri kita -telah gagal- bersamaan dengan terkuaknya aneka drama politik.
Mari Selamatkan!
Sesungguhnya Khilafah akan melindungi kehidupan masyarakat sebagaimana Khilafah akan melindungi harta dan kehormatan mereka. Khilafah akan membebaskan mereka dari kehidupan yang buruk dan sengsara seperti yang mereka jalani saat ini. Sistem kapitalisme hanya melindungi kepentingan penjajah dan kelas penguasa saja.
Inilah urgensi penerapan syariah dalam bingkai Khilafah Rasyidah. Sistem Islam jelas-jelas meletakkan aturan-aturan terhadap kepemilikan dan bagaimana mencairkan aset-aset; ini semua tercantum dalam prinsip-prinsip umum yang bisa digali dengan metode qiyas dari realita-realita baru. Ini semua akan menyebabkan kestabilan ekonomi, suatu situasi yang nyaris tidak pernah ada dalam sistem ekonomi Barat,dengan pasar bebas dan ekonomi bebasnya.
Penulis mengingatkan kaum muslim bahwa di bawah rezim kapitalis, maka tidak mengherankan adanya penguasa munafik di negeri-negeri muslim yaitu orang-orang yang berbohong kepada Anda secara terang-terangan tanpa malu dan takut. Sungguh kami menyeru Anda untuk menyelamatkan negeri agar bermartabat dengan syariah. Sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah akan bekerja melayani dengan segenap keikhlasan dan transparansi dalam menjaga kemaslahatan-kemaslahatan rakyat dan bukannya menjaga kepentingan-kepentingan musuh-musuh Rakyat.[]
February 21st, 2017
Oleh: Umar Syarifudin – Syabab HTI (pengamat politik internasional)
Freeport McMoran Cooper & Gold Inc. secara resmi menyatakan bahwa perusahaan memberi waktu kepada pemerintah selama 120 hari ke depan untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK).
Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, waktu selama 120 hari terhitung sejak pertemuan terakhir antara PTFI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung pada Jumat lalu (17/2).
Bersamaan dengan hal ini, Adkerson membantah bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Grasberg, Papua itu tak akan melangkah ke jalur pengadilan internasional atau arbitrase dalam waktu dekat. Namun, perusahaan menyiapkan langkah arbitrase bila dalam 120 hari ke depan tak dapat memecahkan perbedaan dengan pemerintah. (http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170220130041-85-194696/freeport-beri-120-hari-bagi-jokowi-untuk-patuhi-kontrak-karya/)
Begitulah…
Berkali-kali kami sampaikan, Islam telah mengharamkan privatisasi kepemilikan umum seperti halnya sumber-sumber energi. Telah dinyatakan di dalam hadis Rasulullah saw bahwa sumber-sumber alam adalah milik seluruh masyarakat. Mereka berserikat di dalam sumber-sumber alam itu. Dan berikutnya haram diprivatisasi kepada individu atau perusahaan. Rasul saw bersabda : Manusia berserikat di dalam tiga perkara, air, padang dan api. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, dan dalam riwayat Ibnu Majah, dari Ibnu ‘Abbas ada tambahan:dan harganya haram.)
Anda melihat siapa yang tunduk pada kepentingan pengusaha dibandingkan untuk kepentingan ekonomi secara nasional? Ini merupakan konsekuensi penerapan ekonomi ilusif kapitalisme. Selama mengadopsi kapitalisme ini, penguasa dan intelektual di negeri ini terus menerus mengklaim bahwa hanya pemerintahan demokratis sajalah yang bisa menyelesaikan masalah-masalah Indonesia termasuk masalah-masalah ekonomi dan pengelolaan kekayaan milik Rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, konsekuensi dari liberalisasi ekonomi menjadikan penguasa justru tunduk pada apa yang didiktekan perusahaan. Pemerintah menyerahkan blok ini dan itu, selanjutnya menaikkan harga listrik, dan pajak, dan seterusnya.
Bagaimana mungkin sistem kapitalisme bisa menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan emas milik kita sementara sistem tersebut telah gagal menyelesaikan berbagai masalah ekonomi negara-negara besar seperti Eropa dan Amerika. Kapitalisme telah gagal menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Kapitalisme juga telah gagal menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi jutaan rakyat Amerika karena pemikiran mereka yang salah tentang pengelolaan harta rakyat dan juga distribusi kekayaan. Dalam hal ini segala upaya untuk menyibukkan masyarakat dengan persoalan keseharian mereka untuk memalingkan perhatian masyarakat dari liberalisasi SDA yang melimpah ruah di negeri kita -telah gagal- bersamaan dengan terkuaknya aneka drama politik.
Mari Selamatkan!
Sesungguhnya Khilafah akan melindungi kehidupan masyarakat sebagaimana Khilafah akan melindungi harta dan kehormatan mereka. Khilafah akan membebaskan mereka dari kehidupan yang buruk dan sengsara seperti yang mereka jalani saat ini. Sistem kapitalisme hanya melindungi kepentingan penjajah dan kelas penguasa saja.
Inilah urgensi penerapan syariah dalam bingkai Khilafah Rasyidah. Sistem Islam jelas-jelas meletakkan aturan-aturan terhadap kepemilikan dan bagaimana mencairkan aset-aset; ini semua tercantum dalam prinsip-prinsip umum yang bisa digali dengan metode qiyas dari realita-realita baru. Ini semua akan menyebabkan kestabilan ekonomi, suatu situasi yang nyaris tidak pernah ada dalam sistem ekonomi Barat,dengan pasar bebas dan ekonomi bebasnya.
Penulis mengingatkan kaum muslim bahwa di bawah rezim kapitalis, maka tidak mengherankan adanya penguasa munafik di negeri-negeri muslim yaitu orang-orang yang berbohong kepada Anda secara terang-terangan tanpa malu dan takut. Sungguh kami menyeru Anda untuk menyelamatkan negeri agar bermartabat dengan syariah. Sistem Islam dalam naungan Daulah Khilafah akan bekerja melayani dengan segenap keikhlasan dan transparansi dalam menjaga kemaslahatan-kemaslahatan rakyat dan bukannya menjaga kepentingan-kepentingan musuh-musuh Rakyat.[]
OmaSae
JayaSteel
0 komentar:
Posting Komentar