Khilafah dan Sistem Pemerintahan Islam

Saya pernah membaca buku kontroversial pinjaman teman dari ulama yang kontroversial pula. Buku itu adalah buku Khilafah dan Sistem Pemerintahan Islam yang diterbitkan (kalau tidak salah) oleh Penerbit Bulan Bintang. Atau dalam versi Arab adalah Al islam wa Ushul Al hukm. Karya mantan syaikh Al Azhar, Syaikh Ali Abdurraziq.

Buku ini terbit di awal abad ke-20 dan sangat kontroversial. Bagaimana tidak, di awal-awal khilafah Usmaniyah diruntuhkan kaum Kemalis, buku ini hadir dan menyatakan bahwa Islam tidak pernah mengenal sistem pemerintahan. Sontak, berbagai ulama mengecamnya dan menyatakan Syaikh Ali Abdurraziq sebagai zindiq, pendusta, dan ulama su’. Kemudian banyak sekali bantahan-bantahan yang muncul dari para ulama dengan menulis buku bantahan seperti Syaikh Muhammad Khidhr Husain, Dr. Muhammad Dhiyauddin Rais dengan dua buku bantahan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam buku tersebut, Syaikh Ali Abdurraziq menyatakan bahwa umat Islam bebas menjalankan sistem pemerintahan apapun, selain khilafah. Dia juga menyatakan bahwa sistem khilafah merupakan sistem yang tidak wajib untuk ditegakkan. Inti dari buku ini (Khilafah dan Sistem Pemerintahan Islam) adalah sekularisasi Islam. Islam ingin dijadikan Kristen atau agama selain Islam yang tidak mengenal sistem pemerintahan dan sistem politik. Dalam buku itu Syaikh Ali Abdurraziq menyatakan, bahwaNabi Muhammad saw. adalah semata-mata rasul untuk mendakwahkan Islam saja, tidak ada kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan menyatakan berdirinya negara.

Di Indonesia, Syaikh Ali Abdurraziq diidolakan oleh tokoh-tokoh Liberal. Mereka menyatakan bahwa Ali Abdurraziq telah menyelamatkan Islam dari pengamalan-pengamalan politik negatif yang terjadi sepanjang sejarah Islam.
Dalam buku itu, Ali Abdurraziq juga mengutip ayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. hanyalah penyampai risalah seperti dalam QS. Ali Imran: 20, dan mubasyir (pemberi kabar), yaitu di QS. Al Isra: 105).

Ali Abdurraziq juga mengutip hadis untuk ‘menghalalkan’ idenya tersebut. Hadis yang digunakan Ali Abdurraziq adalah hadis yang menyatakan bahwa, “Antum a’lamu bi syu’uuni dunyaakum/kamu lebih mengetahui urusan duniamu.” (HR. Muslim). Menurut Ali Abdurraziq, kekuasaan itu adalah urusan dunia, maka sebaiknya orang-orang yang ingin memikirkan urusan kekuasaan tidak membawa-bawa Islam, jadi terserah orang mau mengatur kekuasaan dengan kekuasaan macam apa. Demikian pemikiran Ali Abdurraziq.

Asbabul wurud hadis tersebut adalah berkaitan dengan persilangan pohon kurma melalui eksperimen. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikaitkan dengan pemerintahan. Hadis ini konteksnya adalah menyerahkan urusan manusia dalam hal teknis (menurut asbabul wurudnya adalah eksperimen kurma), yang tidak ada dalam Alquran dan Sunah. Masalah kekuasaan bukanlah termasuk masalah duniawi (teknis) tetapi masalah yang memang telah ditentukan di dalam Alquran, Sunah, dan Ijma’ Sahabat.
Ali Abdurraziq juga menyatakan, bahwa jika Rasulullah memang bertugas mendirikan negara, tentu beliau akan menunjuk orang sebagai pengganti beliau. Sebaliknya, justru beliau membiarkan dan tidak menunjuk pengganti.

Padahal, beliau saw. tidak membiarkan urusan pemerintahan menjadi tidak jelas sepeninggal beliau, sebab meski beliau tidak menunjuk pengganti, Rasulullah telah menunjukkan thariqah alias metode suksesi kepemimpinan sepeninggal beliau, yaitu dengan jalan baiat. Ini berarti Rasulullah telah memahami persoalan suksesi kekuasaan sepeninggal beliau.
Lagipula, fokus perbedaan pendapat di kalangan sahabat terjadi berkaitan dengan person penggantinya, bukan wajib ada atau tidak.

*buku liat di shopee, ga ada niat buat beli. Kebanyakan barang ini repro, bukan ori

 Agus Trisa

Terkait :