PANAS-PANAS PILGUB JATIM
Oleh Syafrizal Candara (Tim Indopolitik Watch)
Siapa yang tak kenal Suhandoyo? Kader loyal PDI-P Jawa Timur. Suhandoyo resmi diusung menjadi calgub dari fraksi PDI-P, yang sebelumnya pernah menjabat DPRD Jatim. Menariknya, Suhandoyo datang ke kantor pendaftaran cagub sendirian, tanpa di dampingi struktur partai manapun, dengan membawa biaya pendaftaran senilai 100 juta rupiah
Rekam jejak Suhandoyo terbilang unik. Mencoba peruntungan maji di Pilkada Lamongan, namun belum rejeki karena dikalahkan Fadeli. Mencoba kedua kalinya, sayang rekomendasi tidak diberikan. Bagi Suhandoyo itu hal biasa, mengingat semua bergantung keputusan partai. Suhandoyo tetap menjalankan amant partai dengan duduk sebagai legislatif di DPRD Jatim dan pengurus PDI-P Jawa Timur.
Pendaftaran 100 juta itu hal biasa bagi politisi untuk naik perahu. Bukanlah harga mahal, dan itu pun menjawab jika politik tanpa mahar itu tidak ada. Meski mendaftar tidak membayar, namun itu klaim sepihak. Hal ini dikarenakan biaya tetap harus dikeluarkan demi mendongkrak suara perolehan untuk kemenangan. Belum lagi amanat UU Pemilu meniscayakan biaya ditanggung peserta, kecuali penyelenggaraan yang dibebankan pada APBN dan APBD.
Liberalisasi demokrasi justru menimbulkan madlarat tinggi. Rakyat dimanfaatkan sekadar kesuksesan calon penguasa. Selebihnya rakyat diabaikan. Dengan biaya pesta demokrasi yang begitu besar, tidak mungkin bila mengambil dari biaya sendiri. Ada kepentingan pemodal yang turut serta. Ibaratkan investasi politik, posisi sebagai kepala daerah betul-betul menjanjikan. Ke depan bisa jadi batu loncatan posisi di atasnya. Syukur-syukur bisa jadi Presiden Indonesia. Itu harapan terakhirnya.
Panas-panas Pilgub Jatim 2018 sudah dimulai. Partai dan lembaga survey sudah memunculkan kader dan orang yang pas. Gerakan rakyat pun menggumpal untuk menghadirkan pemimpin alternatif, demi menumbangkan petahana. PDI-P di Jatim sudah menyelaraskan gerak dengan NU, yang diyakini sebagai pemilik kultural Jatim. Golkar pun sama sudah menyatakan bahwa pemimpin Jatim saat ini harus dari kalangan Nahdliyin, pasca kalangan Nasionalis-Religius yang memimpin.
Sejujurnya, rakyat inginnya suksesi gubernur itu penuh kedamaian dan tanpa perpecahan. Apalagi sampai menghamburkan banyak uang yang tak sepadan dengan kesejahteraan. Inginya rakyat selayaknya ada seorang khalifah yang menunjuk wali (gubernur) di setiap wilayah daulah Khilafah. Biayanya pun tak banyak, karena wali merupakan wakil Khalifah. Khalifah dipilih yang amanah dan bertaqwa, karena dia harus menjalankan syariah.
Oleh Syafrizal Candara (Tim Indopolitik Watch)
Siapa yang tak kenal Suhandoyo? Kader loyal PDI-P Jawa Timur. Suhandoyo resmi diusung menjadi calgub dari fraksi PDI-P, yang sebelumnya pernah menjabat DPRD Jatim. Menariknya, Suhandoyo datang ke kantor pendaftaran cagub sendirian, tanpa di dampingi struktur partai manapun, dengan membawa biaya pendaftaran senilai 100 juta rupiah
Rekam jejak Suhandoyo terbilang unik. Mencoba peruntungan maji di Pilkada Lamongan, namun belum rejeki karena dikalahkan Fadeli. Mencoba kedua kalinya, sayang rekomendasi tidak diberikan. Bagi Suhandoyo itu hal biasa, mengingat semua bergantung keputusan partai. Suhandoyo tetap menjalankan amant partai dengan duduk sebagai legislatif di DPRD Jatim dan pengurus PDI-P Jawa Timur.
Pendaftaran 100 juta itu hal biasa bagi politisi untuk naik perahu. Bukanlah harga mahal, dan itu pun menjawab jika politik tanpa mahar itu tidak ada. Meski mendaftar tidak membayar, namun itu klaim sepihak. Hal ini dikarenakan biaya tetap harus dikeluarkan demi mendongkrak suara perolehan untuk kemenangan. Belum lagi amanat UU Pemilu meniscayakan biaya ditanggung peserta, kecuali penyelenggaraan yang dibebankan pada APBN dan APBD.
Liberalisasi demokrasi justru menimbulkan madlarat tinggi. Rakyat dimanfaatkan sekadar kesuksesan calon penguasa. Selebihnya rakyat diabaikan. Dengan biaya pesta demokrasi yang begitu besar, tidak mungkin bila mengambil dari biaya sendiri. Ada kepentingan pemodal yang turut serta. Ibaratkan investasi politik, posisi sebagai kepala daerah betul-betul menjanjikan. Ke depan bisa jadi batu loncatan posisi di atasnya. Syukur-syukur bisa jadi Presiden Indonesia. Itu harapan terakhirnya.
Panas-panas Pilgub Jatim 2018 sudah dimulai. Partai dan lembaga survey sudah memunculkan kader dan orang yang pas. Gerakan rakyat pun menggumpal untuk menghadirkan pemimpin alternatif, demi menumbangkan petahana. PDI-P di Jatim sudah menyelaraskan gerak dengan NU, yang diyakini sebagai pemilik kultural Jatim. Golkar pun sama sudah menyatakan bahwa pemimpin Jatim saat ini harus dari kalangan Nahdliyin, pasca kalangan Nasionalis-Religius yang memimpin.
Sejujurnya, rakyat inginnya suksesi gubernur itu penuh kedamaian dan tanpa perpecahan. Apalagi sampai menghamburkan banyak uang yang tak sepadan dengan kesejahteraan. Inginya rakyat selayaknya ada seorang khalifah yang menunjuk wali (gubernur) di setiap wilayah daulah Khilafah. Biayanya pun tak banyak, karena wali merupakan wakil Khalifah. Khalifah dipilih yang amanah dan bertaqwa, karena dia harus menjalankan syariah.
OmaSae
JayaSteel
0 komentar:
Posting Komentar