Krisis pelayanan kesehatan belum teratasi.

Kegagalan Jaminan Kesehatan Ala Barat

Krisis pelayanan kesehatan senantiasa menjadi momok yg belum teratasi. Harga layanan kesehatan, mulai dari jasa dokter hingga obat-obatan terus melambung. Model Asuransi kesehatan wajib yang dijagokan akan mengatasi semua itu ternyata telah gagal.
Ratusan juta orang di dunia hari ini tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, sementara di sisi lain diskriminasi pelayanan begitu menonjol. Kondisi buruk ini melanda penduduk di negara-negara timur dan barat, yang notabenenya adalah negara-negara sekuler.
Termasuk Indonesia, Program asuransi kesehatan wajib bernama Jaminan Kesehatan Nasional JKN - BPJS sejak dari awal diterapkan (Januari 2014) hingga tahun keempat pelaksanaannya (tahun 2017) tidak henti-henti menimpakan petaka. Masyarakat terus dihantui mahalnya harga pelayanan kesehatan bahkan harus menanggung beban ekonomi ganda. Sudahlah wajib membayar premi setiap bulan juga harus membayar lagi obat-obatan di saat sakit, seperti ditunjukkan hasil penelitian Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia yang dirilis baru-baru ini. Diskriminasi pelayanan pun kerap terjadi sebagaimana diberitakan sejumlah media massa lokal maupun nasional, seperti sulitnya akses pasien JKN ke dokter spesialis dan diskriminasi pelayanan kesehatan lainnya.

Kegagalan Negara-Negara Sekuler.
Krisis pelayanan kesehatan yang berlarut-larut dalam peradaban sekuler ini menjadi bukti kegagalan model negara-negara sekuler dalam memberikan hak-hak publik, Yaitu gagalnya dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik.
Liberalisasi dan komersialisasi pelayanan kesehatan menjadi ciri yang melekat pada setiap negara dan sistem kesehatan yang diterapkannya.
Negara yang seharusnya bertanggungjawab menjauhkan segala aspek komersial pada sistem dan pelayanan kesehatan justru bertindak sebaliknya. Upaya tambal sulam, khususnya memasukkan model pembiayaan ala asuransi kesehatan wajib ke dalam sistem kesehatan terbukti gagal dan semakin memperdalam kezaliman dan pengabaian hak publik. Pelayanan kesehatan gratis dari negara bagi kaum miskin dengan pelayanan ala kadarnya dipandang sebagai kebaikan pemerintah yang patut disyukuri publik.
Akibatnya hajat kesehatan miliaran orang di dunia hari ini terus dalam genggaman korporasi. Mulai dari korporasi asuransi kesehatan, rumah sakit, farmasi dan alat kedokteran hingga korporasi pendidikan kedokteran. Rumah sakit dan lembaga yang semestinya menjadi perpanjangan fungsi negara dalam memenuhi hak pelayanan kesehatan masyarakat pun abai dan makin jauh dari aspek sosial. Sistem kesehatan pun menjadi industri yang hanya digerakkan oleh uang. Tidak heran harga pelayanan kesehatan terus melangit, akses masyarakat semakin sulit sementara diskriminasi menjadi aspek yang begitu menonjol.

Khilafah Masa Depan Dunia.

Khilafah Islam adalah model pemerintahan yang didesain Allah swt untuk menerapkan sistem kehidupan Islam, menerapkan konsep-konsep Islam secara kaffah. Satu-satunya model pemerintahan yang memadukan materi dan ruh.
Pada aspek pelayanan kesehatan, sejumlah konsep dan paradigma yang menonjol adalah Islam telah menjauhkan aspek komersialisasi pelayanan kesehatan dengan menjadikan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan pokok publik yang langsung ditanggung negara secara sepenuhnya.
Ditegaskan Rasulullah saw, yang artinya, “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).
Hal ini sebagaimana tampak pada perbuatan Rasulullah saw. Yaitu ketika beliau dihadiahi seorang dokter, dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan kaum muslimin.
Islam berpandangan bahwa rumah sakit atau klinik pemerintah berkedudukan sebagai perpanjangan fungsi negara dalam memenuhi hajat kesehatan publik sehingga harus langsung di bawah pengelolaan negara. Pandangan ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah saw yang mengatur langsung kemashlahatan publik di Madinah, termasuk masalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik mulai dari jasa dokter hingga obat-obatan harus dapat diakses dengan mudah oleh tiap individu masyarakat melalui rumah sakit, klinik pemerintah yang tersebar hingga ke pelosok-pelosok negeri tanpa bayaran sepeser pun. Hal ini diukir oleh tinta emas sejarah peradaban Islam yang agung.
Islam telah melarang segala sesuatu yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan orang lain, apalagi bagi negara dan pemerintah wajib berada di garda terdepan dalam pencegahan segala kebatilan dan kesengsaraan yang menimpa masyarakat. Rasulullah saw bersabda yang artinya, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah). Sehingga Khilafah Islam tidak akan pernah menggunakan konsep asuransi kesehatan karena sudah sangat jelas kemudharatan yang ditimbulkannya. Terlebih lagi asuransi apapun jenis dan bentuknya adalah aqad batil, model perserikatan kapitalis yang diharamkan Islam. Bahkan mengambilnya adalah tindakan pengabaian terhadap Al-Quran dan Assunnah dan sekaligus bentuk perlawanan terhadap Allah dan Rasul-Nya.
Itulah sejumlah konsep prinsip pelayanan kesehatan khilafah. Yang hanya dengan menerapkan konsep-konsep sohih tersebut dalam bingkai khilafah sajalah krisis pelayanan kesehatan dunia hari ini dapat teratasi. Tidak hanya itu, karakternya sebagai pembebas dunia dari segala arogansi, kedzaliman, kebatilan, dan penderitaan akan menjadikan dunia terbebas dari berbagai krisis yang sangat mengerikan. Karenanya khilafah adalah satu-satunya model negara masa depan, khilafah-lah yang akan menjadi "the first", bukan Amerika.
Kini saatnya dunia segera kembali pada pangkuan negara khilafah ‘ala minhajinnubuwwah.
"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu,..”
(TQS Al Anfaal: 24). Allahu A’lam.

Terkait :